"Kami tersanjung, orang seperti kami ingin bangun negara. Yang ingin bangun adalah negeri cinta damai, yang berlandaskan Pancasila bukan negara," kata Mahful saat ditemui di kantor Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta Pusat, Selasa (26/1).
Lebih lanjut, katanya, membentuk sebuah negara bukan perkara mudah. Sebab, yang dibutuhkan adalah kedaulatan, konstitusi dan struktur pemerintahan. Sehingga yang lebih penting, kata Mahful, adalah berkontribusi untuk NKRI namun tetap menjadi warga negara Indonesia.
"Oleh karena itu kami koordinasikan di wilayah-wilayah pusat, kabupaten dan kota. Sama sekali tak ada niatan, karena bicara negara bicara soal kedaulatan, konstitusi dan sistem pemerintahan," tegasnya.
Organisasi ini, menurutnya, adalah untuk memakmurkan nusantara melalui program kedaulatan pangan. Sehingga, dia menegaskan anggota Gafatar sama sekali tidak tertarik masuk dalam pemerintahan, ataupun membentuk negara baru.
"Kami tidak mimpi jadi penguasa. Kami diberi kekuasaan pun kami tidak terima. Kalau negeri iya, karena anugerah dari Tuhan semesta ini, sumber daya kita bangun untuk memakmurkan nusantara ini," terangnya.
Sebelumnya diketahui, di Kalimantan, ribuan anggota Gafatar itu membentuk kampung dan menjalankan sebuah program. Program yang dimaksud adalah program kedaulatan pangan. Program tersebut ternyata bermula dari hasil kongres luar biasa yang digelar pada 13 Agustus 2015.