"Pemerintah tentunya harus hadir pada semua warga bangsa yang ada. Untuk itu, Presiden telah meminta untuk Menko Polhukam dan Mendagri, Kepolisian, dan Panglima TNI untuk menyelesaikan persoalan ini," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (20/1/2016).
Pramono mengatakan, ribuan anggota Gafatar itu memang sempat mengalami keterlambatan untuk direlokasi. Akhirnya, warga geram dengan keberadaan kelompok ini dan melakukan penyerangan.
"Sekarang kan sudah semuanya direlokasi. Kemarin memang sempat terjadi, karena keterlambatan melakukan relokasi, diminta empat hari, ternyata belum empat hari juga dilakukan serangan oleh warga," kata Pramono.
Lalu apa yang akan dilakukan pemerintah menyikapi persoalan ini?
"Ke depan tentunya yang paling penting, yang pertama, dibedakan dulu, terhadap organisasinya, apabila organisaisi tersebut memang bertentangan dengan apa yang sudah kita atur dalam perundang-undangan, tentunya pemerintah akan mengambil tindakan. Tetapi terhadap warga sendiri atau siapapun yang kemarin mengalami diserang, pemerintah bertanggung jawab. Wajib untuk melakukan perlindungan," jelas Pramono.